Jakarta – Perdebatan mengenai nasib para pengemudi ojek online (ojol) kini telah meluas, tidak hanya berkutat pada isu tarif atau potongan yang diterapkan oleh aplikasi. Dalam konteks perkembangan ekonomi digital, muncul sebuah pertanyaan mendasar: apakah negara mengizinkan terjadinya ketimpangan baru melalui platform teknologi yang ada?
Polemik Bisnis Ojol Dan Implikasinya
Diskusi mengenai praktik bisnis ojol mendapat sorotan dalam sebuah podcast yang dipandu oleh Alip Purnomo, menghadirkan Koordinator Tim Advokasi Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Raymond J. Kusnadi, serta pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas), Assoc. Prof. TB Masa Djafar. Dalam perbincangan ini, mereka menyingkap berbagai dimensi yang melampaui sekadar aspek bisnis.
Isu Kebijakan Publik
Menurut Assoc. Prof. TB Masa Djafar, masalah yang dihadapi oleh pengemudi ojol kini menjadi isu yang lebih luas, yakni kebijakan publik yang tidak dapat dipandang hanya sebagai urusan perusahaan swasta. Layanan transportasi yang disediakan oleh platform-platform ini menyentuh kehidupan banyak masyarakat, sehingga kehadiran negara dalam pengaturan ini menjadi sangat penting.
“Jangan hanya melihat ini sebagai bisnis murni. Ini adalah layanan publik,” tegas Djafar dalam dialog tersebut. Ia mengkritisi hubungan yang selama ini disebut sebagai kemitraan antara perusahaan teknologi dan pengemudi, yang dalam praktiknya menunjukkan adanya ketimpangan.
Investasi dan Keuntungan
Dalam konteks ini, Djafar mengemukakan bahwa para pengemudi sebenarnya juga melakukan investasi. Mereka menyediakan kendaraan, menanggung biaya perawatan, membeli bahan bakar, serta menghadapi risiko kecelakaan dan biaya operasional sehari-hari.
“Jika kita menganggap mereka sebagai mitra, maka seharusnya ada pembagian keuntungan yang adil,” ujarnya. Namun, ia menyoroti bahwa sampai saat ini mekanisme perhitungan keuntungan platform masih dianggap tidak transparan.
- Keuntungan perusahaan tidak diketahui publik.
- Besaran yang dibagi kepada pengemudi juga tidak jelas.
- Ketidakpastian ini menciptakan keraguan di kalangan pengemudi.
- Transparansi dalam bisnis adalah kunci untuk hubungan yang sehat.
- Perlu adanya pengawasan dari pihak ketiga.
Model Ekonomi dan Dampak Sosial
Djafar juga menyampaikan kritik tajam terhadap model ekonomi platform yang berkembang saat ini. Ia mengungkapkan, “Jika situasi ini dibiarkan, orang-orang yang kurang beruntung justru membayar untuk memperkaya orang-orang yang sudah kaya.” Pernyataan ini merujuk pada kenyataan bahwa banyak pengemudi yang bekerja berjam-jam dengan pendapatan yang relatif rendah, sementara perusahaan platform mencatatkan keuntungan besar dari operasional mereka.
Ketimpangan ini, menurut Djafar, berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial yang berbahaya. Ia mengingatkan bahwa akumulasi ketidakpuasan di kalangan masyarakat bisa berujung pada masalah sosial yang lebih serius jika tidak ditangani dengan baik. “Jika semua lini dipenuhi dengan ketidakpuasan, itu sangat berbahaya,” ungkapnya.
Pentingnya Tata Kelola Baru
TB Masa Djafar berpendapat bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan model tata kelola yang baru. Salah satu gagasannya adalah menciptakan ruang untuk perundingan yang mempertemukan pengemudi dan perusahaan teknologi secara setara. Menurutnya, kedua pihak harus duduk bersama untuk membahas tarif, skema pembagian hasil, hingga aturan kerja yang transparan.
“Jika kita menganggap mereka sebagai mitra, maka harus ada kesetaraan. Duduk bersama, menghitung bersama, dan bersikap transparan,” tambahnya.
Status Hukum Pengemudi Ojol
Di sisi lain, Ketua SPAI Raymond J. Kusnadi menegaskan bahwa pengemudi bukanlah mitra, melainkan pekerja. Ia menyatakan bahwa hubungan kerja antara pengemudi dan platform sudah memenuhi semua unsur hukum ketenagakerjaan yang ada.
“Ada pekerjaan, ada upah, dan ada perintah,” jelasnya. Oleh karena itu, SPAI mendorong agar dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan agar pekerja yang terlibat dalam platform digital dapat diakui sebagai pekerja formal.
Jumlah Pengemudi yang Terus Meningkat
Perdebatan mengenai status pengemudi ojol semakin relevan mengingat jumlah mereka yang mencapai jutaan orang. Bagi pemerintah, hal ini adalah persoalan yang rumit. Di satu sisi, platform digital terbukti mampu menyerap pengangguran dalam jumlah besar. Namun, di sisi lain, jika tidak ada pengaturan yang baik, teknologi malah dapat menjadi mesin baru untuk menciptakan ketimpangan sosial.
- Perlu adanya kebijakan yang adil dan merata.
- Pengemudi perlu dilindungi hak-haknya secara hukum.
- Transparansi dalam keuntungan adalah suatu keharusan.
- Kerjasama antara pihak terkait harus ditingkatkan.
- Ruang dialog harus diperluas untuk semua stakeholder.
“Tujuan akhir dari semua kebijakan seharusnya bukan hanya angka-angka ekonomi, tetapi juga keadilan,” tegas TB. Dalam era ekonomi digital yang terus berkembang, pertanyaan besar yang muncul bukan hanya tentang keuntungan teknologi, tetapi juga untuk siapa keuntungan tersebut sebenarnya diperoleh?
